Cerita Ahok murka dua kali coret usulan DPRD DKI
Seteru panjang DPRD DKI dan eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI Jakartabaru empat tahun terakhir terdengar. Tepatnya saat pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pilgub DKI 2012.
Saat Jokowi, sapaan Joko Widodo menjadi gubernur, sejumlah aturan main baru ditetapkan. Salah satunya memperketat pengajuan proyek di DPRD DKI yang dianggap sering mengatasnamakan konstituen.
Jokowi kala itu mau menertibkan jalannya penggunaan anggaran agar tak sia-sia. Saat ini, DPRD DKI mulai tak sepaham.
Setelah kepemimpinan Jokowi dilanjutkan dengan Ahok, sapaan Basuki, pengetatan anggaran terus dilanjutkan. Bahkan lebih ketat dari sebelumnya.
Dia menerapkan e-budgeting dan e-katolog yang bisa terpantau ke mana saja uang digunakan, dan masuk akalkah nilai yang keluar dengan proyek berjalan.
Ahok juga tak segan mengancam anak buahnya yang main mata dengan DPRD terkait pembahasan anggaran akan dipecat. Selain itu, anggaran tak masuk akal diajukan pihak legislatif juga tak jarang ditolak.
Kasus penolakan anggaran DPRD yang pernah ditolak Ahok pertama kali saat pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah yang harganya sampai miliaran per unit. DPRD berdalih itu ajukan atas kebutuhan sekolah untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Ada lagi anggaran sosialiasi Surat Keputusan Gubernur Nomor 168 tentang RT dan RW.
Dalam anggaran yang diajukan oleh DPRD DKI, dana untuk melakukan sosialisasi itu sebesar Rp 100 juta. Merasa dikadali, Ahok langsung mencoret-coret usulan anggaran itu dengan tulisan 'pemahaman nenek lu'.
"Ada ratusan atau ribuan (mata anggaran), (dengan nilai) Rp 100 juta, Rp 200 juta kan kurang ajar. Saya tulis 'pemahaman nenek lu'. Coret!, bener tanya saja Bappeda, saya tulis 'pemahanan nenek lu', saya kasih lingkaran. Balikin. Ini gara-gara bacaan 'nenek lu', tersinggung kali," jelas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/1) lalu.
Tidak hanya itu, ada beberapa anggaran aneh, seperti les bahasa mandarin dan paket mandarin. Setiap paketnya memiliki nilai puluhan juta. Ada pula anggaran untuk visi dan misi anggota DPRD DKI Jakarta. Lebih kurang ditemukan miliaran penganggaran tak jelas yang diajukan DPRD DKI.
"Total di luar tanah Rp 8,8 triliun (yang dicoret) saya suruh pilih saja. Saya enggak tahu berapa jumlahnya. Ngajuin sesuatu yang menurut saya enggak penting. Jadi enggak bisa. Itu disebut visi misi DPRD. Isinya begituan, versi mereka. Makanya saya gak mau masukin," tegasnya saat itu.
Selang setahun kemudian, kondisi serupa kembali terjadi. Ahok kembali menolak usulan DPRD DKI.
Kali ini bukan soal anggaran. Namun terkait pembahasan raperda Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR).
DPRD DKI melalui ketua Balegda, M Taufik, melakukan lobi-lobi ke Bappeda agar penambahan kewajiban yang dibebankan ke pengembang jika ingin menggarap proyek reklamasi di TelukJakarta tak sampai 15 persen. Balegda mengusulkan hanya 5 persen sesuai Keppres.
"Itu kamu tanya sama Bu Tuty, ada coretan tawar menawar. Makanya saya coret, tanya sama Pak Sekda, Pak Yusuf, Pak Osward," kata Ahok di sela peninjauan lokasi UN di SMAN 30 Jakarta, Senin (4/3).
Diceritakan Ahok, suatu hari Tuty mendatanginya dan menceritakan pertemuan di Balegda soal dua perda tentang reklamasi yang tengah dibahas.
"Beliau pergi membahas di Balegda. Suatu pagi datang ke saya. Ini DPRD mau minta ubah 15 persen mau dihilangkan. Mau dianggap hitung lima persen Keppres saja. Saya bilang enggak bisa," kata dia.
Mendapat laporan dari Tuty demikian, langsung saja Ahok mencoret draf yang diajukan dengan tulisan gila. Dia bilang negosiasi ini sama dengan korupsi bila dikabulkan.
"Saya tulis masih ngotot saya tulis di disposisinya 'GILA'. Saya tulis GILA. Kalau begini, ini tindak pidana korupsi saya bilang," tambah.
Ahok langsung mengancam semua anak buahnya jika ada yang berani mengubah akan dipersoalkan ke hukum.
"Saya ancam mereka siapapun yang melawan disposisi saya, saya akan penjarakan kalian. Berati kalian ikut main. Pak sekda masih bercanda. Pak sekda bilang bukan gila pak. Itu bilaaaaa... Itu (pulau) B nya kayak (pulau) G. Mana ada bila. Jadi orang lupa perda reklamasi sudah ada. Kan ada PP mengatur, berdebat hukum anda tanya biro hukum Makanya saya bilang bawa ke persidangan saja," beber dia.
Setelah mendapat 'memo' berupa tulisan gila darinya, Ahok menambahkan, Taufik sempat memberikan respons tak senang. Hal itu diketahuinya dari anak buahnya.
"Gitu balik lagi Pak Taufik agak marah kenapa itu gubernur nulis gila," pungkasnya.
Post a Comment for "Cerita Ahok murka dua kali coret usulan DPRD DKI"