Protes sosialisasi Amdal reklamasi Pulau G dinilai politis
LikePos.Net »Protes terhadap sosialisasi Amdal Pulau G oleh beberapa orang di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dinilai politis. Sebab, izin reklamasi yang dimiliki PT Muara Wisesa Samudra (MWS) tersebut diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini maju kembali dalam pemilihan kepala daerah.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, isu reklamasi Pulau G sudah menjadi komoditas politik menjelang pemilihan gubernur Jakarta.
"Wajar saja jika permasalahan reklamasi Pulau G menjadi komoditas politik. Ini digunakan untuk mematikan satu sama lain, karena Ahok yang memberikan izin pembangunan Pulau G," kata Pangi seperti dilansir Antara, Jumat (3/2).
Isu reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta terus menjadi sorotan. Permasalahan ini semakin berhembus kencang menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 15 Februari mendatang.
Dalam politik, menurut Pangi, mencari kelemahan seseorang merupakan hal yang lumrah. Namun, isu reklamasi tersebut belum tentu efektif menggerus elektabilitas Ahok.
"Jika memang efektif, seharusnya elektabilitas Ahok terus menurun. Selain itu, permasalahan ini tidak dirasakan langsung oleh semua warga Jakarta," jelas Pangi.
Dia beralasan, sosialisasi Amdal reklamasi Teluk Jakarta sejatinya tak cuma dilakukan oleh MWS saja, melainkan pengembang lain yang sama-sama menjalankan aturan dari pemerintah. Elemen yang hadir dalam sosialisasi tersebut juga sama yakni tokoh masyarakat, nelayan, dan perwakilan pemerintah. Bedanya, izin reklamasi dalam sosialisasi tersebut diterbitkan pada era Gubernur Jakarta Fauzi Bowo, yang tak ikut Pilkada.
Tubagus Mukri, salah satu nelayan di RW 20 mengatakan, reklamasi Pulau G sebenarnya sudah tidak menjadi persoalan bagi mayoritas warga Muara Angke. Pembangunan pulau G sesungguhnya malah menjadi harapan baru bagi banyak warga untuk mengubah nasib.
"Biarlah kami yang tua saja jadi nelayan. Semoga anak-anak kami bisa hidup lebih baik dengan pekerjaan yang lebih pasti setelah adanya pengembangan Pulau G ini," kata Mukri.
Ia pun meminta pemerintah dan pengembang berkomitmen untuk membantu menyejahterakan nelayan sekaligus tidak melakukan penggusuran.
"Ini yang harus diperjuangkan MWS sebagai pengembang Pulau G," tegasnya.
Sedangkan Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL), induk usaha PT MWS, Noer Indradjaja mengatakan, pembangunan Pulau G tidak akan menggusur masyarakat Muara Angke. Justru dengan proyek reklamasi ini dianggap bisa membantu warga Angke untuk meningkatkan taraf hidupnya.
"Kami pastikan bahwa masyarakat Angke akan menjadi prioritas bagi tenaga kerja di proyek Pulau G. Pembangunan Pulau G bukan untuk menyengsarakan, apalagi proyek ini adalah milik Pemprov DKI Jakarta yang diawasi langsung oleh banyak pihak," tegas Noer Indradjaja. [msh]
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, isu reklamasi Pulau G sudah menjadi komoditas politik menjelang pemilihan gubernur Jakarta.
"Wajar saja jika permasalahan reklamasi Pulau G menjadi komoditas politik. Ini digunakan untuk mematikan satu sama lain, karena Ahok yang memberikan izin pembangunan Pulau G," kata Pangi seperti dilansir Antara, Jumat (3/2).
Isu reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta terus menjadi sorotan. Permasalahan ini semakin berhembus kencang menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 15 Februari mendatang.
Dalam politik, menurut Pangi, mencari kelemahan seseorang merupakan hal yang lumrah. Namun, isu reklamasi tersebut belum tentu efektif menggerus elektabilitas Ahok.
"Jika memang efektif, seharusnya elektabilitas Ahok terus menurun. Selain itu, permasalahan ini tidak dirasakan langsung oleh semua warga Jakarta," jelas Pangi.
Dia beralasan, sosialisasi Amdal reklamasi Teluk Jakarta sejatinya tak cuma dilakukan oleh MWS saja, melainkan pengembang lain yang sama-sama menjalankan aturan dari pemerintah. Elemen yang hadir dalam sosialisasi tersebut juga sama yakni tokoh masyarakat, nelayan, dan perwakilan pemerintah. Bedanya, izin reklamasi dalam sosialisasi tersebut diterbitkan pada era Gubernur Jakarta Fauzi Bowo, yang tak ikut Pilkada.
Tubagus Mukri, salah satu nelayan di RW 20 mengatakan, reklamasi Pulau G sebenarnya sudah tidak menjadi persoalan bagi mayoritas warga Muara Angke. Pembangunan pulau G sesungguhnya malah menjadi harapan baru bagi banyak warga untuk mengubah nasib.
"Biarlah kami yang tua saja jadi nelayan. Semoga anak-anak kami bisa hidup lebih baik dengan pekerjaan yang lebih pasti setelah adanya pengembangan Pulau G ini," kata Mukri.
Ia pun meminta pemerintah dan pengembang berkomitmen untuk membantu menyejahterakan nelayan sekaligus tidak melakukan penggusuran.
"Ini yang harus diperjuangkan MWS sebagai pengembang Pulau G," tegasnya.
Sedangkan Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL), induk usaha PT MWS, Noer Indradjaja mengatakan, pembangunan Pulau G tidak akan menggusur masyarakat Muara Angke. Justru dengan proyek reklamasi ini dianggap bisa membantu warga Angke untuk meningkatkan taraf hidupnya.
"Kami pastikan bahwa masyarakat Angke akan menjadi prioritas bagi tenaga kerja di proyek Pulau G. Pembangunan Pulau G bukan untuk menyengsarakan, apalagi proyek ini adalah milik Pemprov DKI Jakarta yang diawasi langsung oleh banyak pihak," tegas Noer Indradjaja. [msh]